China bubble tea chain plunges in Hong Kong debut

Getty Images Woman drinking bubble tea.Getty ImagesChabaidao means 100 varieties of tea

Shares in Chinese bubble tea chain Sichuan Baicha Baidao, which is also known as Chabaidao, have fallen by more than 26% in their first day of trading on the Hong Kong Stock Exchange.

Chabaidao’s market debut was the Asian financial hub’s largest initial public offering (IPO) so far this year.

The poor performance underscores the difficulties the city is facing in attracting investment.

Chabaidao, which means 100 varieties of tea, is China’s third-biggest fresh tea drinks chain by retail sales.

The Chengdu-based company raised about $330m (£267m) in the IPO even as the offering was met with tepid interest from investors.

The firm said it plans to use about half the money to upgrade its operations and strengthen its supply chain.

Rival bubble tea firms Mixue, Guming and Auntea Jenny have also said they are planning to sell shares in Hong Kong.

However, Chabaidao’s weak debut highlights the challenges faced by authorities as they attempt to revive confidence in the city’s stock market.

Investors are concerned about Hong Kong’s recovery from the pandemic and its national security legislation as well as slowing economic growth in China.

Last year, the amount of money raised by IPOs in Hong Kong slumped to the lowest level in two decades.

The city’s benchmark Hang Seng share index has lost over 16% of its value in the last year.

Last week, China’s securities regulator said it will support share offerings in Hong Kong.

The watchdog also plans to relax regulations rules on stock trading links between the city and the mainland as it tries to boost Hong Kong’s position as an international financial hub.

https://shippingstore.site/
https://epal-shop.com/
https://totallycebu.com/
https://103.76.120.192/
https://www.thailandpostmart.com/

Pendiri Bumi Global Karbon: Genjot Efisiensi Agar Aliran Investasi Makin Deras

Ilustrasi
Ilustrasi

RM.id  Rakyat Merdeka – Siapapun presiden yang menang dalam Pilpres 2024, menghadapi tantangan berat. Yakni, menggenjot total factor productivity (TFP) demi membuka masuknya investasi sebesar-besarnya.

Pendiri Bumi Global Karbon (BGK) Foundation, Achmad Deni Daruri menjelaskan bahwa strategi investasi Indonesia ke depan, adalah meningkatkan TFP, yang mencerminkan tingkat efisiensi produksi suatu negara, atau sektor menggunakan input-input produksinya, seperti modal dan tenaga kerja.

“Saat ini, TFP Indonesia mengalami penurunan sejak krisis ekonomi 1997-1998. Dan, masih berada di bawah rata-rata regional. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah baru untuk menggenjotnya,” kata Deni Selasa (22/1/2024).

Menurut data Bank Dunia, TFP Indonesia hanya berkontribusi sekitar 0,3 persen terhadap pertumbuhan PDB per kapita sepanjang 2012-2017.

Jauh di bawah rata-rata Asia Timur dan Pasifik, sebesar 1,2 persen.

Untuk meningkatkan TFP Indonesia, kata dia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki iklim investasi dan bisnis, mempercepat inovasi dan adopsi teknologi, serta memperkuat integrasi ekonomi regional dan global.

“Pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan bagi tenaga kerja, terutama di sektor-sektor informal dan perdesaan,” kata dia.

Kedua, lanjutnya, mendorong investasi swasta, terutama di sektor-sektor padat karya dan berorientasi ekspor, dengan menyederhanakan perizinan, memberantas korupsi, dan meningkatkan infrastruktur.

“Ketiga, mendorong inovasi dan adopsi teknologi, terutama di sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, pertanian, dan jasa, dengan memberikan insentif fiskal, perlindungan kekayaan intelektual, dan dukungan penelitian dan pengembangan,” paparnya.

Keempat, kata Deny, memperkuat integrasi ekonomi regional dan global, terutama dengan negara-negara ASEAN, Cina, India, dan Jepang, dengan menurunkan tarif dan hambatan non-tarif.

Dan, meningkatkan konektivitas fisik dan digital, serta memperluas partisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas.

Saat pandemi Covid-19 pada 2020, kata dia, memberikan dampak negatif terhadap TFP Indonesia.

Menurut Bank Dunia, TFP Indonesia berkontribusi minus 0,4 persen terhadap pertumbuhan PDB per kapita.

Disebabkan, turunnya aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasokan, penurunan investasi, serta peningkatan ketidakpastian.

Selain itu, TFP Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia. Menurut data FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), indeks TFP Indonesia pada 2019 adalah 1.009 (dengan basis tahun 2017 = 1).

Sedangkan indeks TFP Malaysia 1.082, Thailand 1.071, Vietnam 1.066, Filipina 1.051, dan Singapura 1.049.

Selain itu, menurut Asian Productivity Organization (APO), pertumbuhan TFP Indonesia periode 1980-2000 adalah minus 0.8 persen. Terendah di Asia.

“Baru naik menjadi 0.6 persen pada 2000-2010. Artinya, masih banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi produksi di Indonesia agar bisa bersaing dengan negara lain di kawasan,” kata Deni.

Salah satu faktor yang bisa memengaruhi TFP, lanjut Deni, adalah kualitas investasi. Yakni, seberapa besar investasi mampu mengerek kapasitas dan produktivitas produksi.

Kualitas investasi dapat dipengaruhi banyak hal, mulai jenis, sumber, sektor, dan lokasi investasi.

“Investasi yang berasal dari modal asing, terutama dalam bentuk foreign direct investment (FDI), dapat meningkatkan TFP dengan cara membawa teknologi, manajemen, dan pengetahuan baru ke dalam negeri,” pungkasnya.https://makcauhai.com/

Dubes Vorobieva Rayakan Hari Diplomat Rusia

Jakarta Dan Moskow Semakin Lengket

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva. FOTO KHAIRIZAL ANWAR /RAKYAT MERDEKA
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva. FOTO KHAIRIZAL ANWAR /RAKYAT MERDEKA

RM.id  Rakyat Merdeka – Hubungan Rusia – Indonesia dijamin takkan mudah retak. Karena keakraban kedua negara telah terjalin lama. Kedekatan kedua negara juga makin lengket dibantu kerja keras para diplomat yang menjadi jembatan penghubung resmi Moskow-Jakarta.

Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, saat mem­peringati Hari Diplomat Rusia yang jatuh setiap 10 Februari, dalam pernyataan pers-nya, Minggu (11/2/2024).

Setiap tahun, pada 10 Feb­ruari, terang Dubes Vorobieva, Rusia merayakan Hari Diplo­mat. Hari besar profesional ini ditetapkan pada 2002, sesuai dengan Peraturan Presiden Rusi, yang menunjukkan penting­nya diplomasi dan pengakuan masyarakat atas profesi diplomat dalam kehidupan modern Rusia.

Dia menjelaskan, 10 Februari dipilih, karena pada tanggal itu di tahun 1549, dibentuk lem­baga urusan luar negeri pertama bernama Departemen Para Duta Besar (Posolsky Prikaz).

Pada peringatan Hari Diplo­mat, lanjut Vorobieva, Menteri Luar Negeri Rusia mengadakan pertemuan dengan jajaran staf Kementerian Luar Negerinya untuk memberikan penghargaan kepada para diplomat yang mencapai prestasi besar dan para veteran dinas diplomatik.

Selain itu, juga diselenggara­kan acara penempatan karangan bunga di pemakaman diplomat. Dalam kegiatannya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengi­kuti Kebijakan Luar Negeri Rusia baru yang diteken Presiden Rusia Vladimir Putin pada 31 Maret 2023.

Dubes Vorobieva memberi­kan sejumlah alasan, bahwa hubungan Rusia-Indonesia terus terjalin kuat, karena ada banyak bukti persahabatan terbangun antara kedua negara.

“Meski terpisahkan jarak ri­buan kilometer dan beberapa zona waktu, Rusia dan Indonesia hingga saat ini berhasil terus memperkuat hubungan bilateral, berkat usaha para diplomat kedua negara kita,” ujar Dubes yang pernah bertugas di Malaysia ini.

Kisah ini mulai pada 1894, dengan munculnya Konsulat Rusia pertama di Batavia. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik Uni Soviet/Rusia lebih dari 74 tahun lalu, pada 3 Februari 1950, kerja sama kedua negara berkembang dinamis di banyak bidang.

Simbol-simbol kerja sama ini, lanjut Vorobieva, antara lain dapat dilihat di Jakarta, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rumah Sakit Persaha­batan, Tugu Tani, serta sejumlah sarana-prasarana di kota-kota lain yang dibangun dengan ban­tuan langsung dari Uni Soviet pada 1960-an.

Dia menekankan, di dunia yang hari ini penuh tantangan dan ketidakstabilan, makna dinas diplomatik pun semakin aktual. “Pada hari besar ini saya ingin mengucapkan selamat kepada semua teman di Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Rusia, serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mitra kami di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” tutup Dubes Vorobieva.https://makcauhai.com/

PDIP Siap Oposisi, PKB, NasDem, PKS, PPP Gimana?

Ilustrasi oposisi. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi oposisi. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – PDIP dengan tegas siap menjadi oposisi apabila Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Lantas, bagaimana sikap parpol koalisi 01 dan 03 lain? Apa akan mengikuti PDIP atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran?

Kesiapan PDIP menjadi partai oposisi diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menegaskan, PDIP telah punya pengalaman menjadi oposisi selama 10 tahun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Makanya, di pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP juga siap.

“Kami siap berjuang di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance,” kata Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024).

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menambahkan, berada di pemerintahan maupun luar pemerintahan, sama positifnya dalam menjaga sendi-sendi demokrasi. Untuk pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, pihaknya siap berada di luar, 

“Demokrasi harus kita jaga, harganya sangat mahal, Kita tidak ingin cita-cita reformasi tenggelam setelah berjalan 25 tahun ini,” tegas Said, Sabtu (17/2/2024).

PKS mengaku siap mengikuti sikap PDIP. PKS juga terbiasa di luar pemerintahan dengan menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

“Buat PKS, mengusung nilai itu yang utama. Menjadi oposisi juga membangun bangsa,” ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 

Meski demikian, Mardani belum mau menjabarkan langkah politik PKS ke depan. Ia menyebut, penentuan PKS ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan berada di tangan Majelis Syuro. “Keputusan koalisi atau oposisi ada di Majelis Syuro,” ucap anggota Komisi II DPR itu. 

Sedangkan PKB masih bersikap abu-abu. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, partainya masih nunggu hasil rekapitulasi KPU. Setelah rekapitulasi KPU selesai, PKB akan rapat untuk membahas posisi politik ke depannya.

“Selama ini, keputusan PKB berada di pemerintah tidak ditentukan oleh sendiri- sendiri, tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB, termasuk di Timnas Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) ada pembicaraan,” ucap Cucun, Minggu (18/2/2024).

Politisi asal Bandung ini menerangkan, komunikasi PKB dengan partai-partai pengusung Capres-Cawapres 01, Amies-Muhaimin, yaitu NasDem dan PKS, berjalan baik. Namun, tak pernah ada pembicaraan mengenai langkah PKB ke depan.

“Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi. Belum ada sampai sekarang,” sambungnya.

Menurut Ketua Fraksi PKB di DPR ini, politik itu dinamis. Keputusan koalisi atau oposisi bisa ditentukan kapan pun. “Setiap partai punya integrity-nya, setiap partai punya sikap yang pasti akan diambil, dan itu pasti,” ucapnya.

PPP juga sama. Partai pendukung Capres-Capres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ini tak buru-buru ambil sikap. PPP akan lebih dulu berkonsultasi dengan para tokoh ulama juga berbicara dengan seluruh keluarga Ka’bah sebelum menentukan sikap koalisi atau oposisi.

“Termasuk juga berkonsultasi dengan para kiai dan para ulama dan stakeholders terkait juga dengan kader-kader di seluruh daerah untuk langkah-langkah ke depan,” jelas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno.

Saat ini, kata Sandi, yang dilakukan PPP fokus pada pemantauan dan menyiapkan tim hukum, jika nantinya ditemukan kecurangan-kecurangan pada Pemilu. Sebab, PPP menerima laporan terjadi pengurangan suara di sembilan daerah pemilihan.

“Jadi kita menghormati proses dan tidak ingin mendahului. Itu statement resmi dari TPN (Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud),” tekan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud itu.

Hal yang sama juga terjadi di NasDem. “Sikap resmi NasDem baru akan ditentukan setelah selesai rekapitulasi manual oleh KPU,” ucap Sekjen NasDem Hermawi Taslim.https://zorozuno.com/

Pelaku Usaha Pengendali Hama Minta Kriteria Entomologi Kesehatan Diperjelas

Sarasehan dan Pengukuhan Dewan Pengurus PEI 2023-2027. (Foto: Ist)
Sarasehan dan Pengukuhan Dewan Pengurus PEI 2023-2027. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Asosiasi Jasa Pengendalian Hama pengendali hama meminta kriteria entomologi kesehatan diperjelas.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI), Boyke Arie Pahlevi mengatakan, ada salah satu klausal di Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang menyebutkan tenaga entomolog kesehatan menjadi salah satu persyaratan izin operasional.

“Definisi entomolog kesehatan masih bias, apalagi dalam klausal tersebut juga menyebutkan yang telah memiliki sertifikat pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi profesi entomolog kesehatan. Karena di lapangan, tenaga-tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian mengikuti latihan 6 hari sudah menjadi entomolog kesehatan,” kata Boyke, Jumat (15/3).

Menurutnya, Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) bisa menjadi rujukan atas koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan merugikan dunia usaha agar tidak salah tafsir terkait definisi-definisinya. “Sejak aturan itu diberlakukan, cukup menyulitkan pengusaha jasa pengendalian hama, utamanya dalam izin operasionalnya,” kata Boyke.

APJIPMI, lanjut dia, berharap agar PEI bisa mengambil sikap untuk memperjelas dan menegaskan kembali kriteria terkait entomolog kesehatan. Ke depan, PEI juga diharapkan bisa melahirkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan bisa membuat kategori entomolog permukiman dengan jenjang Pratama, Muda, Madya dan Utama. 

“Pest Management (Pengendali Hama) di Indonesia dilirik internasional, banyak negara-negara luar yang ingin berinvestasi atau mengembangkan usahanya di Indonesia karena pangsa pasarnya besar,” kata Boyke. 

Namun, lanjutnya, mayoritas pelaku usaha di Indonesia masih UMKM yang manajemennya masih konvensional dan SDM-nya rendah, serta kurang mengikuti perkembangan inovasi teknologi. Dengan adanya LSP, diharapkan bisa meningkatkan daya saing industri pengendalian hama nasional.

Ketua Pusat PEI, Prof. Dadang menyambut kerja sama dengan APJIPMI di masa yang akan datang. Sehingga dapat kontribusi nyata dalam entomologi Kesehatan, entomologi pertanian hingga entomologi permukiman.

“PEI akan menyusun program kerja berbasis kebutuhan masyarakat, bagaimana entomolog dapat berperan dengan situasi dan kondisi di lintas sektor terkait,” ungkap Dadang dalam acara Sarasehan dan Pengukuhan Dewan Pengurus PEI 2023-2027.

PEI, kata dia, mengajak semua pihak bekerja sama dalam inovasi baik dalam lingkup bisnis, riset maupun rekomendasi atas kebijakan untuk kemajuan perindustrian. 

Anggota Bidang Penelitian PEI, Upik Kesumawati Hadi mengatakan, penelitian terkait bioekologi serangga permukiman dan vector, terkait efikasi insektisida rumah tangga perlu mendapat perhatian serius, mengingat perkembangannya yang sangat cepat. 

Menurutnya, urgensi untuk dibentuknya LSP Entomologi Permukiman harus dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti. “Bersama APJIPMI, PEI bisa bekerjasama meningkatkan kemampuan SDM pest control (pengendalian hama) dengan berbagai pelatihan. PEI juga akan berperan aktif dalam memberikan rekomendasi terhadap regulasi atau kebijakan yang kurang tepat” pungkas Upik.https://makcauhai.com/

BCA Tebar Dividen Rp 33,28 Triliun Ke Pemegang Saham

RUPST BCA. (Foto: Ist)
RUPST BCA. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 270,00 per saham atau mencapai Rp 33,28 triliun. Jumlah ini meningkat 31,7 persen dibandingkan dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2022.

Pembagian dividen tersebut diraih melalui pencapaian laba bersih yang diperoleh BCA pada tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp 48,6 triliun.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BCA menetapkan penggunaan laba bersih tersebut antara lain, dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tunai tahun buku 2023 sebesar Rp 42,50 per saham, yang telah dibayarkan perseroan kepada para pemegang saham pada 20 Desember 2023.Maka, sisa yang akan dibayarkan Perseroan pada tanggal yang akan ditetapkan Direksi BCA sebesar Rp 227,50 per saham.

“Kami berterima kasih kepada para nasabah atas kepercayaannya, seluruh stakeholders yang terus memberikan dukungan, serta pemerintah, Bank Indonesia BI), Otoritas Jasa Keuanganb(OJK), dan regulator lainnya, sehingga BCA mampu melewati tahun 2023 dengan kinerja solid,” ungkap Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Ia melihat, perekonomian Indonesia tetap tangguh dan stabil, serta berpotensi terus tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada di tingkat global dan regional.

Hasil keputusan RUPST BCA hari ini menunjukkan komitmen perseroan untuk senantiasa memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham. “Kami optimis atas prospek bisnis ke depan dan tetap melangkah secara pruden sepanjang 2024, sekaligus konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” ucapnya.

Tak hanya membagikan dividen, dalam RUPST juga telah mengagendakan beberapa hal. Pemegang sajam menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan disetujuinya laporan-laporan tersebut, RUPST juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris, atas tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Kemudian memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.

Kepada pemegang saham mayoritas dalam perseroan saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.

Lalu, menetapkan besarnya tantiem untuk dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dan memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas perseroan, saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023.

Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membayar dividen interim untuk tahun buku 2024, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, serta dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta, menyetujui perubahan Rencana Aksi (Recovery Plan) perseroan.https://makcauhai.com/

Hormati Penyidikan Dugaan Korupsi Di KPK

Hutama Karya Akan Koperatif Dan Transparan

Foto: Hutama Karya
Foto: Hutama Karya

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Hutama Karya (Persero) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018-2020.

“Hutama Karya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan bersikap kooperatif serta transparan dalam proses penyidikan ini,” ujar EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo dalam siaran pers, Rabu (13/3/2024).

Tjahjo menegaskan, Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

“Dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar JTSS yang dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) tahun anggaran 2018-2020.

“Karena adanya indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan lahan di sekitar Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN (PT HK Persero), KPK kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu mengungkapkan, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi ini sementara mencapai belasan miliar rupiah.

“Kami menggandeng BPKP untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud,” tuturnya.

Paparan lengkap perkaranya termasuk para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan saat proses pengumpulan alat bukti telah tercukupi.

“Setiap perkembangan dari penyidikan perkara akan kami sampaikan bertahap pada publik,” tuturnya.

Dalam perkara ini, KPK telah mengajukan cegah terhadap tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

“Agar proses penyidikan efektif, KPK kemudian mengajukan cegah untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri terhadap tiga orang ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI,” jelas Ali.

Mereka yang dicegah adalah dua orang pejabat internal di PT HK (Persero) dan satu orang swasta.

Pengajuan cegah ini adalah yang pertama dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan permintaan tim penyidik.

“KPK tentu mengingatkan para pihak dimaksud untuk dapat selalu hadir dalam setiap proses pemanggilan dan pemeriksaan tim penyidik,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, ketiga orang yang dicegah adalah eks Direktur Utama PT HK (Persero) Bintang Perbowo, pegawai PT HK (Persero) M. Rizal Sutjipto, serta Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.https://makcauhai.com/

LAN Raih Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN)

Foto: Ist
Foto: Ist

RM.id  Rakyat Merdeka – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Tahun 2024 dari Kementerian Perindustrian atas Capaian Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Kategori Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Kecil.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung Pelaksana Tugas Kepala LAN Dr Muhammad Taufiq, dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, di The Meru Sanur, Bali, Kamis (7/3/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Taufiq menyampaikan, anggaran belanja LAN akan dipastikan untuk didedikasikan pada pemanfaatan produk dalam negeri (PDN).

“Dalam setiap pengadaan produk kami akan senantiasa prioritaskan PDN. Jangan sampai APBN justru untuk beli barang impor yang menguntungkan negara lain, kecuali memang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri,” katanya.

Taufiq juga menyampaikan, LAN telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai perpanjangan tangan Tim P3DN Nasional.

Beragam upaya telah dilakukan Tim P3DN LAN untuk mendorong penggunaan PDN.

Upaya yang dilakukan Tim P3DN, pertama, menyusun mekanisme sistem reward and punishment pada kebijakan yang mendorong PDN. Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja roadmap.

Ketiga, kebijakan dan program pengurangan impor sampai dengan 5 persen disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya.

Keempat, kebijakan untuk mendorong supply PDN. Kelima, menetapkan Belanja PDN sebagai Indikator Kinerja Utama Unit Kerja.

“Adapun capaian belanja P2DN LAN tahun anggaran 2023 sesuai dengan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencapai Rp. 54.625.000.000. Di Tahun 2024 kami juga akan semakin meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja P2DN,” ungkapnya.

Di samping itu LAN melalui pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional juga mendorong peran kepemimpinan dalam meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri.

Sementara itu, dalam sambutannya Luhut menyampaikan, eetiap instansi Pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien. Pemberlakuan e-Katalog diyakini dapat mencegah tindak korupsi.

“Ini merupakan bentuk membangun sistem yang baik. Jadi, kita ingin negeri ini semakin transparan ke depannya melalui penerapan government technology,” pungkas Luhut.https://sayurkole.com/

KAI Izinkan Penumpang Makan Minum Dalam Rangkaian LRT Saat Buka Puasa

Ilustrasi Lintas Rel Terpadu (LRT). (Foto: KAI)
Ilustrasi Lintas Rel Terpadu (LRT). (Foto: KAI)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Kereta Api Indonesia (KAI)memberlakukan aturan khusus bagi pengguna Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek selama bulan puasa Ramadhan. Para penumpang kini diizinkan untuk makan dan minum dalam rangkaian LRT saat waktu buka puasa.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan aturan ini diberlakukan sebagai bentuk toleransi kepada pengguna LRT Jabodebek yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. 

“Mereka bisa berbuka di perjalanan dengan memakan dan minum hingga satu jam setelah berbuka puasa,” kata Mahendro, dikutip dari laman KAI, Selasa (12/3).

Setelah aturan ini diberlakukan, petugas di dalam rangkaian LRT Jabodebek dan di stasiun aktif memberikan informasi kepada pengguna ketika waktu berbuka puasa telah tiba. 

KAI juga mengingatkan pengguna untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan perjalanan, termasuk menghindari makanan berbau menyengat dan berat saat berbuka, serta membuang sampah dengan benar.

Ia menambahkan, KAI juga akan membagikan takjil gratis di beberapa stasiun LRT Jabodebek pada tanggal 15, 19, dan 22 Maret 2024. Fasilitas air minum gratis juga disediakan di 18 stasiun LRT Jabodebek. 

Selama bulan puasa Ramadan, waktu layanan operasional LRT Jabodebek tetap normal, dengan 308 perjalanan pada hari kerja dan 260 perjalanan pada akhir pekan, cuti bersama, serta hari libur nasional. 

Selama Maret, LRT Jabodebek melayani 484.480 pengguna, dengan rata-rata harian 44 ribu pengguna.https://zorozuno.com/

Hari Nyepi, Jaksa Agung: Kuatkan Toleransi Umat Beragama

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin

RM.id  Rakyat Merdeka – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengucapkan selamat kepada warga Adhyaksa yang merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan serta Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. 

Ia mengatakan, Hari Raya Nyepi yang berbarengan dengan bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk merenungi nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

“Hari raya ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan perenungan, introspeksi diri dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di masyarakat,” kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/3). 

Menurutnya, peringatan hari keagamaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk saling menguatkan toleransi antar umat beragama. Kebersamaan yang seperti ini hanya ada di Indonesia.
 
“Mari kita jadikan momentum perayaaan hari keagamaan ini untuk saling menghormati, menghargai, mempererat keutuhan NKRI yang kita cintai ini,” katanya.

Di sisi lain, Burhanuddin mengingatkan, kenaikan harga pangan akibat bencana alam dan kebutuhan akan hari raya juga harus diantisipasi bersama.  Kejaksaan juga akan menurunkan aparaturnya untuk melakukan pemantauan serta melaporkan secara berkala terhadap gejolak inflasi yang terjadi di daerah masing-masing sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
 
Bukan Ajang Berfoya Foya 

Selain itu, Ia juga menekankan,  jajarannya agar tidak berfoya-foya pada momentum hari raya keagamaan. Maknai hari raya dengan cara lebih banyak memberi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan.

“Jaksa harus rajin ke masyarakat untuk mendengar jeritan mereka, sehingga sebagai aparat penegak hukum itu tidak semuanya melulu soal hukum,” ujarnya.
 
Menurut dia, jaksa yang sering turun ke masyarakat turut memberikan sumbangsih positif bagi institusi Kejaksaan. “Upaya itu menjadi bagian dari antisipasi atau pencegahan penegakan hukum di masyarakat,” ujar Burhanuddin.https://makcauhai.com/