39 Ribu Balita Di Jakarta Alami Permasalahan Gizi
RM.id Rakyat Merdeka – Balita di Jakarta disinyalir masih banyak alami stunting atau gangguan pertumbuhan akibat gizi buruk. Sebab, berdasarkan laman https://stunting.jakarta.go.id, per Januari 2024, sebanyak 39.793 balita tercatat memiliki permasalahan gizi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Juli 2023, sebanyak 798.107 balita di DKI Jakarta masuk kelompok rawan gizi buruk.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz menilai, stunting merupakan masalah yang harus segera ditangani. Namun permasalahan ini tidak bisa dilakukan dengan instan. Butuh komitmen jangka panjang dan kolaborasi dari semua pihak.
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sudah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita stunting.
“Agar PMT tepat sasaran, harus ada monitoring dan evaluasi berkala,” pinta Aziz.
Anggota Komisi E ini menekankan pentingnya sinergi melalui program Jakarta Beraksi, yakni memberikan asupan makanan untuk balita yang dimasak oleh kader posyandu. Makanan tersebut sudah ditimbang sesuai dengan kebutuhan gizi balita yang mencakupi karbohidrat, protein dan serat.
Aziz bilang, ada sejumlah upaya untuk mempercepat penurunan stunting di Jakarta. Di antaranya, peningkatan akses terhadap gizi yang baik.
“Memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang cukup,” ucapnya.
Lalu, peningkatan promosi dan edukasi gizi. Yakni, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye promosi tentang pentingnya gizi yang baik.
“Termasuk manfaat menyusui eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (air susu ibu) yang tepat waktu dan bergizi, serta pentingnya konsumsi makanan sehat dan seimbang,” imbuhnya.
Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti pemanfaatan posyandu, klinik kesehatan dan rumah sakit. Sehingga memberikan layanan konseling gizi dan pemantauan pertumbuhan anak.
Selanjutnya, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang baik, penyediaan dukungan sosial dan ekonomi. Termasuk kolaborasi dan koordinasi lintas sektor.
“Melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional dalam upaya penanggulangan stunting, untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menambahkan anggaran penanganan kemiskinan dan stunting sebesar Rp 13,36 miliar. Upaya ini dilakukan supaya kesejahteraan masyarakat Jakarta meningkat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, penambahan dana tersebut diberikan karena Jakarta dinilai dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil,” kata Joko.
Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting secara nasional hingga 14 persen pada 2024. Joko menyampaikan, anggaran yang diberikan tersebut nantinya akan dibagi dua, yakni penanganan kemiskinan ekstrem Rp 5,96 miliar dan penurunan angka stunting sebesar Rp 7,36 miliar.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, salah satu upaya pencegahan stunting sejak dini, pihaknya meluncurkan Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting. Heru menyebut, gerakan yang diinisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini dicanangkan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dan memberi wadah partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting sejak dini.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta terus bersinergi melakukan sinergi melalui program Jakarta Beraksi yang dilakukan dengan memberi asupan makanan yang dimasak oleh kader posyandu.
Baca juga : Alam Ganjar Dan Eca Aura Kompak Satu Tim Dalam Pertandingan Bulutangkis
Heru menyebut, selain PMT, gerakan ini juga memberikan edukasi gizi dan kesehatan yang bertujuan untuk membangun preferensi makan anak, menggerakkan ekonomi lokal masyarakat, menjamin keberlangsungan kegiatan, hingga mempermudah distribusi PMT agar tepat sasaran.
“Kami memberikan PMT di Posyandu. Selain itu melalui Dinas Sosial juga ada kegiatan makanan tambahan di setiap RPTRA. Pemprov DKI berusaha membuat anak tidak masuk kategori stunting,” tandasnya.https://makcauhai.com/