BCA Tebar Dividen Rp 33,28 Triliun Ke Pemegang Saham

RUPST BCA. (Foto: Ist)
RUPST BCA. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 270,00 per saham atau mencapai Rp 33,28 triliun. Jumlah ini meningkat 31,7 persen dibandingkan dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2022.

Pembagian dividen tersebut diraih melalui pencapaian laba bersih yang diperoleh BCA pada tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp 48,6 triliun.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BCA menetapkan penggunaan laba bersih tersebut antara lain, dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tunai tahun buku 2023 sebesar Rp 42,50 per saham, yang telah dibayarkan perseroan kepada para pemegang saham pada 20 Desember 2023.Maka, sisa yang akan dibayarkan Perseroan pada tanggal yang akan ditetapkan Direksi BCA sebesar Rp 227,50 per saham.

“Kami berterima kasih kepada para nasabah atas kepercayaannya, seluruh stakeholders yang terus memberikan dukungan, serta pemerintah, Bank Indonesia BI), Otoritas Jasa Keuanganb(OJK), dan regulator lainnya, sehingga BCA mampu melewati tahun 2023 dengan kinerja solid,” ungkap Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Ia melihat, perekonomian Indonesia tetap tangguh dan stabil, serta berpotensi terus tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada di tingkat global dan regional.

Hasil keputusan RUPST BCA hari ini menunjukkan komitmen perseroan untuk senantiasa memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham. “Kami optimis atas prospek bisnis ke depan dan tetap melangkah secara pruden sepanjang 2024, sekaligus konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” ucapnya.

Tak hanya membagikan dividen, dalam RUPST juga telah mengagendakan beberapa hal. Pemegang sajam menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan disetujuinya laporan-laporan tersebut, RUPST juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris, atas tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Kemudian memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.

Kepada pemegang saham mayoritas dalam perseroan saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.

Lalu, menetapkan besarnya tantiem untuk dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dan memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas perseroan, saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023.

Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membayar dividen interim untuk tahun buku 2024, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, serta dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta, menyetujui perubahan Rencana Aksi (Recovery Plan) perseroan.https://makcauhai.com/

Hormati Penyidikan Dugaan Korupsi Di KPK

Hutama Karya Akan Koperatif Dan Transparan

Foto: Hutama Karya
Foto: Hutama Karya

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Hutama Karya (Persero) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018-2020.

“Hutama Karya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan bersikap kooperatif serta transparan dalam proses penyidikan ini,” ujar EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo dalam siaran pers, Rabu (13/3/2024).

Tjahjo menegaskan, Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

“Dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar JTSS yang dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) tahun anggaran 2018-2020.

“Karena adanya indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan lahan di sekitar Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN (PT HK Persero), KPK kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu mengungkapkan, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi ini sementara mencapai belasan miliar rupiah.

“Kami menggandeng BPKP untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud,” tuturnya.

Paparan lengkap perkaranya termasuk para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan saat proses pengumpulan alat bukti telah tercukupi.

“Setiap perkembangan dari penyidikan perkara akan kami sampaikan bertahap pada publik,” tuturnya.

Dalam perkara ini, KPK telah mengajukan cegah terhadap tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

“Agar proses penyidikan efektif, KPK kemudian mengajukan cegah untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri terhadap tiga orang ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI,” jelas Ali.

Mereka yang dicegah adalah dua orang pejabat internal di PT HK (Persero) dan satu orang swasta.

Pengajuan cegah ini adalah yang pertama dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan permintaan tim penyidik.

“KPK tentu mengingatkan para pihak dimaksud untuk dapat selalu hadir dalam setiap proses pemanggilan dan pemeriksaan tim penyidik,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, ketiga orang yang dicegah adalah eks Direktur Utama PT HK (Persero) Bintang Perbowo, pegawai PT HK (Persero) M. Rizal Sutjipto, serta Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.https://makcauhai.com/

LAN Raih Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN)

Foto: Ist
Foto: Ist

RM.id  Rakyat Merdeka – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Tahun 2024 dari Kementerian Perindustrian atas Capaian Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Kategori Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Kecil.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung Pelaksana Tugas Kepala LAN Dr Muhammad Taufiq, dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, di The Meru Sanur, Bali, Kamis (7/3/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Taufiq menyampaikan, anggaran belanja LAN akan dipastikan untuk didedikasikan pada pemanfaatan produk dalam negeri (PDN).

“Dalam setiap pengadaan produk kami akan senantiasa prioritaskan PDN. Jangan sampai APBN justru untuk beli barang impor yang menguntungkan negara lain, kecuali memang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri,” katanya.

Taufiq juga menyampaikan, LAN telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai perpanjangan tangan Tim P3DN Nasional.

Beragam upaya telah dilakukan Tim P3DN LAN untuk mendorong penggunaan PDN.

Upaya yang dilakukan Tim P3DN, pertama, menyusun mekanisme sistem reward and punishment pada kebijakan yang mendorong PDN. Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja roadmap.

Ketiga, kebijakan dan program pengurangan impor sampai dengan 5 persen disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya.

Keempat, kebijakan untuk mendorong supply PDN. Kelima, menetapkan Belanja PDN sebagai Indikator Kinerja Utama Unit Kerja.

“Adapun capaian belanja P2DN LAN tahun anggaran 2023 sesuai dengan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencapai Rp. 54.625.000.000. Di Tahun 2024 kami juga akan semakin meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja P2DN,” ungkapnya.

Di samping itu LAN melalui pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional juga mendorong peran kepemimpinan dalam meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri.

Sementara itu, dalam sambutannya Luhut menyampaikan, eetiap instansi Pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien. Pemberlakuan e-Katalog diyakini dapat mencegah tindak korupsi.

“Ini merupakan bentuk membangun sistem yang baik. Jadi, kita ingin negeri ini semakin transparan ke depannya melalui penerapan government technology,” pungkas Luhut.https://sayurkole.com/

KAI Izinkan Penumpang Makan Minum Dalam Rangkaian LRT Saat Buka Puasa

Ilustrasi Lintas Rel Terpadu (LRT). (Foto: KAI)
Ilustrasi Lintas Rel Terpadu (LRT). (Foto: KAI)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Kereta Api Indonesia (KAI)memberlakukan aturan khusus bagi pengguna Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek selama bulan puasa Ramadhan. Para penumpang kini diizinkan untuk makan dan minum dalam rangkaian LRT saat waktu buka puasa.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan aturan ini diberlakukan sebagai bentuk toleransi kepada pengguna LRT Jabodebek yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. 

“Mereka bisa berbuka di perjalanan dengan memakan dan minum hingga satu jam setelah berbuka puasa,” kata Mahendro, dikutip dari laman KAI, Selasa (12/3).

Setelah aturan ini diberlakukan, petugas di dalam rangkaian LRT Jabodebek dan di stasiun aktif memberikan informasi kepada pengguna ketika waktu berbuka puasa telah tiba. 

KAI juga mengingatkan pengguna untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan perjalanan, termasuk menghindari makanan berbau menyengat dan berat saat berbuka, serta membuang sampah dengan benar.

Ia menambahkan, KAI juga akan membagikan takjil gratis di beberapa stasiun LRT Jabodebek pada tanggal 15, 19, dan 22 Maret 2024. Fasilitas air minum gratis juga disediakan di 18 stasiun LRT Jabodebek. 

Selama bulan puasa Ramadan, waktu layanan operasional LRT Jabodebek tetap normal, dengan 308 perjalanan pada hari kerja dan 260 perjalanan pada akhir pekan, cuti bersama, serta hari libur nasional. 

Selama Maret, LRT Jabodebek melayani 484.480 pengguna, dengan rata-rata harian 44 ribu pengguna.https://zorozuno.com/

Hari Nyepi, Jaksa Agung: Kuatkan Toleransi Umat Beragama

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin

RM.id  Rakyat Merdeka – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengucapkan selamat kepada warga Adhyaksa yang merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan serta Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. 

Ia mengatakan, Hari Raya Nyepi yang berbarengan dengan bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk merenungi nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

“Hari raya ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan perenungan, introspeksi diri dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di masyarakat,” kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/3). 

Menurutnya, peringatan hari keagamaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk saling menguatkan toleransi antar umat beragama. Kebersamaan yang seperti ini hanya ada di Indonesia.
 
“Mari kita jadikan momentum perayaaan hari keagamaan ini untuk saling menghormati, menghargai, mempererat keutuhan NKRI yang kita cintai ini,” katanya.

Di sisi lain, Burhanuddin mengingatkan, kenaikan harga pangan akibat bencana alam dan kebutuhan akan hari raya juga harus diantisipasi bersama.  Kejaksaan juga akan menurunkan aparaturnya untuk melakukan pemantauan serta melaporkan secara berkala terhadap gejolak inflasi yang terjadi di daerah masing-masing sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
 
Bukan Ajang Berfoya Foya 

Selain itu, Ia juga menekankan,  jajarannya agar tidak berfoya-foya pada momentum hari raya keagamaan. Maknai hari raya dengan cara lebih banyak memberi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan.

“Jaksa harus rajin ke masyarakat untuk mendengar jeritan mereka, sehingga sebagai aparat penegak hukum itu tidak semuanya melulu soal hukum,” ujarnya.
 
Menurut dia, jaksa yang sering turun ke masyarakat turut memberikan sumbangsih positif bagi institusi Kejaksaan. “Upaya itu menjadi bagian dari antisipasi atau pencegahan penegakan hukum di masyarakat,” ujar Burhanuddin.https://makcauhai.com/

Kaukus Muda Betawi Jagokan Pras Duduki Kursi DKI-1

Politisi PDIP Prasetio Edi Marsudi. (Foto: Istimewa)
Politisi PDIP Prasetio Edi Marsudi. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Politisi PDIP Prasetio Edi Marsudi dijagokan bertarung di Pilkada DKI Jakarta November 2024 mendatang.

Pras masuk bursa Calon Gubernur DKI yang dibidik Kaukus Muda Betawi.

“Pras, memang layak karena sudah berpengalaman. Kabar Ketua DPRD DKI dua periode. Jadi, pastinya dia paham Jakarta,” kata pengurus Kaukus Muda Betawi, Usni Hasanudin, dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Selain Pras, Kaukus juga punya kandidat lain untuk didukung di Pilkada DKI. Antara lain tokoh Betawi, Dailami Firdaus dan Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim.

“Lalu, ada putra Betawi, Dailami Firdaus dan KH Lutfi FBR,” tambahnya.

Belum lagi, beberapa tokoh Betawi yang menjabat sebagai pimpinan partai politik yang patut dihitung untuk memeriahkan bursa Cagub Jakarta.

Ada juga tokoh d Jakarta, misalnya Mardani Ali Sera dan Khirudin (PKS), Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar dan Hasbiallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI).

Usni menerangkan, sudah lama Jakarta tidak dipimpin tokoh Betawi. Terakhir kali adalah Fauzi Bowo (Foke), Gubernur Jakarta periode 2007-2012.

“Nah, Pilgub Jakarta 2024 harusnya kembali menjadi momentum untuk tokoh Betawi. Harus berpesangan. Antara tokoh betawi dan pemain naturalisasi,” jelas Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

Menurut Usni, Dailami dan Lutfi Hakim layak dijagokan lantaran terbukti konsisten dan berkomitmen memajukan kebudayaan Betawi.

Dicontohkannya dengan rekam jejak Dailami selama menjadi anggota DPD RI asal Jakarta dan Lutfi Hakim selama menjabat Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR).

“Sebagai orang Betawi, kami akan konsolidasikan usulan ini. Betawi memiliki potensi besar ketika terkonsolidasikan dengan baik,” ulasnya.

Saat politikus itu jadi Ketua DPRD DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Banyak sudah berbuat Pras untuk betawi.

“Ya, memang layak jadi gubernur. Tinggal saja dapat restu dari PDIP,” tandas dia.

Alasan Bea Cukai Musnahkan 2.564 Boks Milk Bun After You, Jastip Dari Thailand

Pemusnahan 2.564 boks olahan pangan Milk Bun After You hasil sitaan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/3). Foto: Instagram/bcsoetta
Pemusnahan 2.564 boks olahan pangan Milk Bun After You hasil sitaan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/3). Foto: Instagram/bcsoetta

RM.id  Rakyat Merdeka – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, melakukan pemusnahan sebanyak 2.564 boks olahan pangan Milk Bun After You hasil sitaan petugas. Makanan ringan khas Thailand ini dibakar di mesin insinerator. Apa alasan Bea Cukai?

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo, menjelaskan bahwa pemusnahan ini berasal dari 33 penindakan yang dilakukan selama Februari 2024. Produk tersebut, berbahan dasar roti, memiliki bobot total 1 ton.

“Ini sedang viral di berbagai media sosial dan banyak digemari masyarakat,” kata Gatot, dilansir ANTARA, Minggu (10/3).

Penindakan ini dilakukan karena melanggar aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 28 Tahun 2023 yang mengatur batasan berat makanan olahan pangan yang boleh dibawa oleh penumpang dari luar negeri. 

Menurut Gatot, penumpang hanya diizinkan membawa makanan olahan pangan dengan berat maksimal 5 kilogram untuk konsumsi pribadi. Jika melebihi berat tersebut, harus disertai izin edar dari BPOM.

“Kalau tidak memiliki izin edar, kami lakukan penindakan,” ungkap Gatot.

Dalam penindakan ini, 33 penumpang yang membawa Milk Bun After You dengan berat bervariasi dari 10 kg hingga ratusan kilogram telah ditindak. 

Pihak Bea Cukai Bandara Soetta juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa produk tersebut akan dijual secara komersial di Indonesia melalui layanan jasa titipan atau jastip.

“Ternyata penumpang membawa makanan ini untuk tujuan komersial dengan metode jastip, yang dipesan perorangan dan dijual lewat marketplace,” kata dia.

Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Pusat, Didik Joko Pursito, menegaskan bahwa pemusnahan ini sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari produk pangan yang tidak terjamin keamanan, mutu, dan gizinya. Selain itu, tindakan ini juga mendukung industri makanan dalam negeri agar tidak tergerus oleh produk impor.

“Kalau dibiarkan begitu saja, pelaku UMKM di negara kita akan mati sehingga mengurangi produksi dalam negeri,” ujar Didik.

Masyarakat juga diimbau untuk mendukung produk makanan dalam negeri yang telah terdaftar dan terjamin keamanannya oleh BPOM. Dukungan ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetapi juga memastikan konsumen dapat menikmati makanan yang aman dan berkualitas.https://makcauhai.com/

Waspada, Kelompok Radikal Bentuk Militansi Perempuan Lewat Budaya Patriarkisme

Kepala Seksi Analisis Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Leebarty Taskarina (Foto: Istimewa)
Kepala Seksi Analisis Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Leebarty Taskarina (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Budaya patriarki yang masih dianut sebagian masyarakat dimanfaatkan kelompok radikal untuk melakukan brainwashing terhadap kaum perempuan. Imbasnya, banyak perempuan yang terlibat jaringan teroris, termasuk keikutsertaan anak-anak mereka.

Kepala Seksi Analisis Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Leebarty Taskarina, menjelaskan bahwa patriarkisme di Indonesia memiliki andil yang cukup besar dalam penyebaran paham radikal pada kaum perempuan. Pasalnya, patriarkisme memiliki korelasi dengan kerentanan perempuan untuk terpapar paham radikal. 

Hal ini sebagaimana temuan studi yang pernah dilakukan Leebary. Dari 20 perempuan pelaku terorisme, ditemukan fakta bahwa ajakan suami dan saudara laki-laki menjadi salah satu penyebab terbesar perempuan terlibat aksi teror. 

“Parahnya lagi, perbuatan keji yang perempuan itu lakukan dianggap sebagai sebuah bentuk ketaatan terhadap suaminya. Hal ini juga menandakan bahwa aksi teror yang dilakukan perempuan tidak bisa lepas dari pengaruh dominasi laki-laki terhadapnya,” terang Leebarty, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (9/3).

Leebarty mengungkapkan, paradigma masyarakat Indonesia secara umum masih cenderung membatasi kesempatan perempuan untuk mengembangkan diri mereka. Fenomena ini yang dilihat sebagai suatu kesempatan oleh jaringan teror.

Kelompok radikal dan jaringannya seolah-olah memberikan kesempatan pada perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki dan bisa berada di garis terdepan perjuangan agama. Karena hal tersebut, perjuangan agama melalui kekerasan menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum hawa.

“Oleh karena itu, agensi dan semi otonomi perempuan dalam aktivitas terorisme sejatinya dilatari pengalaman penindasan, viktimisasi, manipulasi dan mistifikasi yang mendahului yang seluruhnya berakar dari budaya patriarki,” tambah Leebarty.

Ia menekankan, perlu edukasi yang lebih komprehensif agar perempuan Indonesia mengerti, bahwa jihad semestinya tidak didefinisikan begitu saja tanpa konteks waktu, ruang, dan tujuan. Penting ditanamkan pemahaman bahwa terorisme tidak berada dalam satu nafas dengan pemaknaan jihad, bahkan jihad dapat direalisasikan dengan cara-cara positif dan sederhana dalam kehidupan perempuan sehari-hari. 

BNPT yang mewakili Pemerintah dalam persoalan ini, hadir untuk ikut menentukan arah kebijakan nasional yang nantinya akan menghasilkan penurunan angka keterlibatan perempuan dalam gerakan teror.

Dalam menangani isu keterlibatan perempuan, Leebarty menerangkan bahwa BNPT melakukan pendekatan dari berbagai aspek, seperti ideologi, psikososial, ekonomi, dan regulasi. 

Menurut Pendiri dan Ketua Komunitas Perempuan Peduli Toleransi (KPP) ini, aspek ideologi mencakup hadirnya pendidikan melalui kurikulum yang moderat dan menyerukan perdamaian antar golongan. Nilai toleransi juga harus ditegakkan secara maksimal melalui kementerian terkait. 

Selain itu, lanjut Leebarty, kurikulum pendidikan yang moderat dan toleran wajib menjadi prioritas, baik di institusi pendidikan formal maupun informal, khususnya yang berbasis keagamaan tertentu. Aspek ideologi ini hanya bisa dilaksanakan secara sempurna jika didukung oleh tenaga pengajar yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Kemudian, aspek psikososial dengan lebih menyoroti pada kesempatan berpendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta pemberdayaan peran komunitas masyarakat. Pelibatan civil society diperlukan sebagai bentuk mitigasi prioritas yang berkesinambungan pada kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini juga perlu didukung oleh Kementerian terkait yang memiliki kewenangan horisontal di tataran akar rumput.

Selanjutnya adalah aspek ekonomi yang mengatur program pemberdayaan perempuan melalui pemberian ruang dan akses terbuka bagi perempuan agar bebas berkreasi dan independen, sehingga mereka bisa mandiri secara finansial.

“Yang terakhir, aspek regulasi berarti menyiapkan payung hukum sebagai dasar acuan penanggulangan terorisme yang mengedepankan pengarusutamaan kesetaraan gender disertai dengan intervensi program,” imbuh Leebarty.

Dalam hal ini, ia menggarisbawahi bahwa BNPT segera akan merumuskan kebijakan yang menjangkau pengalaman khas perempuan dan tidak menyamaratakan kebijakan pencegahan atau penanganan dengan mengabaikan aspek gender di dalamnya.

“Hentikan penyebaran misoginisme (kebencian kepada perempuan) di media, karena ini justru mempromosikan kebencian terhadap perempuan yang terjebak dalam radikalisme. Kita harus menyiapkan lingkungan yang mendukung perempuan untuk mengembangkan karir dan kehidupannya tanpa penghakiman sepihak. Dengan tingkat pendidikan yang matang, pada akhirnya perempuan memiliki resistensi tinggi terhadap proses radikalisasi, dan bisa berkontribusi membangun Indonesia yang lebih toleran serta damai,” pungkas Leebarty.https://makcauhai.com/

Gelar PKM, FEB UMB Dorong Manajemen UMKM di Jakarta Barat

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Fakultas Bisnis Universitas Mercu Buana, di Jakarta Barat. (Foto: Istimewa)
Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Fakultas Bisnis Universitas Mercu Buana, di Jakarta Barat. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), di Jakarta Barat, Rabu (6/3). Topik utama yang diangkat “Pengembangan Manajemen UMKM Untuk Keberlanjutan Bisnis dan Kelestarian Lingkungan: Ditinjau dari Berbagai Perspektif Manajemen (Pemasaran, Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Operasional).”

Ketua Tim PKM R Eddy Nugroho, mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui skema kolaborasi dalam negeri, di Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.

Topik utama ini dipilih dikarenakan isu keberlanjutan bisnis dan kelestarian lingkungan merupakan salah satu faktor yang menjamin terbentuknya sistem usaha yang berkesinambungan. “Pelaku usaha sangat percaya bahwa keuntungan usaha saja tidak akan menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Untuk itu, konsep 3P (ProfitPeoplePlanet) harus menjadi perhatian para pelaku usaha,” tuturnya.

Eddy menjelaskan, program PKM ini bertujuan untuk meningkat daya saing pengusaha UMKM di wilayah Kelurahan Meruya Selatan dengan harapan dapat meningkatkan kesejaheraan masyarakat. Acara ini dihadiri 27 pelaku usaha mikro yang bidang usahanya beragam, seperti penjual nasi uduk, penjual kue kering, usaha keripik kentang mustofa, pelaku usaha hidroponik, dan pengrajin tas rajut.

Sri Hastuti yang mewakili Lurah Meruya Selatan membuka acara ini dengan berpesan bahwa Program PKM yang dilakukan Universitas Mercu Buana sangat memberikan manfaat bagi para pesertanya. Dia berharap agar program PKM ini dapat diikuti semua peserta dengan baik.

Hadir 11 dosen Universitas Mercu Buana sebagai pembicara dalam program PKM kali ini.

  1. R Eddy Nugroho, yang membahas Penganeka-Ragaman Konsumsi Pangan
  2. Bambang S Marsoem,yang mengaitkan Keikutsertaan Sebagai Agen Bank Laku Pandai Sebagai Solusi Permodalan Untuk Keberlanjutan Usaha Ultra Mikro
  3. Agustinus Hariadi, menyampaikan Penerapan Sistem Manajemen Dalam Peningkatan Kinerja Untuk Keberlangsungan Usaha Dan Lingkungan
  4. Sugeng Santoso, membahas Peningkatan Nilai Tambah UMKM Melalui Manajemen Inovasi Dalam Kewirausahaan
  5. Sudjono, menjelaskan Penerapan Microsoft Excel untuk UMKM
  6. Aslam Mei Nur Widigdo, memaparkan Literasi Sertifikasi Halal Untuk Keberlanjutan UMKM
  7. Mirza, menyampaikan Digital Marketing untuk UKM
  8. Dipa Mulia, menyampaikan tpik e-Marketing
  9. Asep Risman, menyampaikan Peningkatan Kinerja dan Keberlanjutan Bisnis UMKM Melalui Keuangan Digital
  10. Aldina Shiratina, membahas Peranan Penggunaan Social Media Marketing dalam Mencapai Sustainability Business
  11. Nia Kusuma Wardhani, membahas Peningkatan Kompetensi Pelaku UMKM dalam Komunikasi Bisnis Untuk Mencapai Keberlangsungan Usaha.

Peserta tampak antusias dalam menjalankan program PKM ini. “Diharapkan program PKM Universitas Mercu Buana dapat dilaksanakan kembali di waktu mendatang di Kelurahan Meruya Selatan,” kata Eddy.https://makcauhai.com/

Urus STR Dan SIP Kini Bisa Lewat Mal Pelayanan Publik Digital

Foto: Kemenkes
Foto: Kemenkes

RM.id  Rakyat Merdeka – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, seluruh perizinan, seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP), bisa diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Sebab, SATUSEHAT SDM telah terintegrasi dengan layanan perizinan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak KemenpanRB yang telah membantu mengintegrasikan sistem perizinan STR, SIP, dan SKP dengan MPP Digital,” kata Menkes Budi saat menghadiri peresmian MPP Digital, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Adapun, data yang diintegrasikan mencakup data STR, bukti kecukupan SKP, serta data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM milik Kemenkes, dengan layanan perizinan di MPP Digital.

Melalui integrasi ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengajukan pengurusan izin praktik dalam satu tempat sehingga proses perizinannya menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan.

“Dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pungutan-pungutan tambahan, tidak perlu ada rekomendasi-rekomendasi, tidak perlu lagi ada titip sana, titip sini,” ucap Budi. 

Eks Direktur Utama Bank Mandiri ini menyebut, MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu sekitar 2 juta tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan.

Karena itu, Budi pun mendorong MPP Digital segera diperluas ke seluruh kabupaten/kota sehingga dapat memberikan kemudahan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

“Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah membantu perizinan para tenaga kesehatan agar mudah dan transparan. Permohonannya, kalau bisa sebelum selesai, 540 kabupaten/kota sudah terintegrasi dan Kemenkes siap membantu,” tutur Budi kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas.

Sementara Anas mengatakan, MPP Digital akan fokus untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah dan murah kepada masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penerapan MPP Digital akan diprioritaskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan.

Atas pengintegrasian ini,  Anas memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena telah mewujudkan birokrasi berdampak di instansinya.

“Terima kasih kepada Menteri Kesehatan dan tim yang telah bekerja dengan cara cepat, salah satunya kita mewujudkan Mal Pelayanan Publik Digital,” tuturnya. 

Untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, Anas mengatakan, pemerintah akan memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia.

“Memang belum semuanya, sekarang dari 21 tambah 60. Mudah-mudahan secara bertahap nanti seluruh kabupaten/kota akan bisa terwujud MPP Digital sehingga urusan izin-izin jadi lebih cepat,” tandasnya.https://makcauhai.com/